EW-LMND NTB: Jangan Jadikan Kritik sebagai Tudingan Politik, Evaluasi Porprov adalah Tuntutan Publik

Mataram, SURYA POST – Pengurus Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Nusa Tenggara Barat menilai pernyataan Ketua Umum Mori Hanafi yang menyebut kritik terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 sebagai bagian dari manuver politik tidak menjawab substansi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

EW-LMND NTB menegaskan bahwa kritik yang disampaikan berbagai pihak merupakan bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan olahraga, bukan agenda politik untuk menggoyang kepemimpinan organisasi.

Agitasi Propaganda EW-LMND NTB, Mujihat Nuryakin, mengatakan bahwa dalam negara demokrasi kritik merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus instrumen untuk mendorong tata kelola yang lebih baik.

“Ketika publik menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Porprov, yang mereka tuntut adalah perbaikan tata kelola. Sangat disayangkan apabila kritik tersebut kemudian diarahkan seolah-olah merupakan gerakan politik untuk menggoyang kepemimpinan KONI NTB. Cara berpikir seperti itu justru mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya,” tegas Mujihat.

Menurutnya, berbagai dinamika selama penyelenggaraan Porprov XII NTB, mulai dari kericuhan di sejumlah cabang olahraga, polemik hasil pertandingan, keluhan atlet dan ofisial, hingga sorotan terhadap kesiapan fasilitas dan pelayanan, merupakan fakta yang perlu dijadikan bahan evaluasi bersama.

Ia menegaskan, keberhasilan sebuah ajang olahraga tidak hanya diukur dari banyaknya pertandingan yang terselenggara atau jumlah medali yang diperebutkan, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraan, integritas kompetisi, profesionalisme panitia, kesiapan sarana dan prasarana, pelayanan kepada atlet, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pertandingan.

“Kalau memang terdapat ribuan pertandingan yang berjalan lancar, tentu itu patut diapresiasi. Namun, keberadaan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik juga tidak boleh dianggap sepele. Evaluasi tidak bertujuan mencari kambing hitam, tetapi memastikan kesalahan yang sama tidak kembali terulang,” ujarnya.

Mujihat juga menyoroti pernyataan mengenai syarat memiliki dana pribadi miliaran rupiah untuk memimpin KONI NTB. Menurutnya, pandangan tersebut berpotensi membangun persepsi bahwa kepemimpinan organisasi olahraga ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan kapasitas dan integritas.

“KONI merupakan organisasi pembinaan olahraga, bukan organisasi yang mengukur kepemimpinan berdasarkan besarnya kekayaan pribadi. Kepemimpinan seharusnya dibangun atas dasar integritas, kompetensi, kemampuan manajerial, serta komitmen memajukan olahraga daerah,” katanya.

EW-LMND NTB menegaskan tidak memiliki kepentingan terhadap suksesi kepemimpinan KONI NTB. Kritik yang disampaikan, menurutnya, murni bertujuan mendorong pembenahan tata kelola olahraga di Nusa Tenggara Barat menjelang agenda olahraga yang lebih besar pada masa mendatang.

“Kami tidak sedang berbicara tentang siapa yang layak atau tidak layak menjadi Ketua KONI NTB. Kami sedang berbicara tentang kepentingan atlet, kepentingan olahraga NTB, dan kepentingan rakyat. Jangan jadikan kritik sebagai tudingan politik. Kritik adalah energi perbaikan, sedangkan evaluasi adalah kewajiban organisasi yang bertanggung jawab kepada publik,” tegasnya.

EW-LMND NTB juga mendorong KONI NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Porprov XII NTB 2026, mulai dari tata kelola pertandingan, sistem perwasitan, mekanisme penyelesaian sengketa, pelayanan atlet, konsumsi, akomodasi, fasilitas olahraga, hingga sistem pengawasan internal.

Menurut organisasi tersebut, evaluasi yang dilakukan secara transparan menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan Nusa Tenggara Barat memiliki fondasi penyelenggaraan olahraga yang lebih baik dalam menghadapi event berskala nasional di masa mendatang.

“Olahraga membutuhkan prestasi, tetapi prestasi hanya dapat lahir dari tata kelola yang baik. Karena itu, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik harus diterima sebagai bagian dari proses memperbaiki organisasi demi kemajuan olahraga NTB,” tutup Mujihat.

Redaksi | SURYA POST