KOTA BIMA, SURYA POST – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bima mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk serius menuntaskan persoalan infrastruktur di wilayah Pulau Sumbawa, khususnya Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu.
GMNI menilai pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan visi NTB yang maju dan mendunia. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, predikat “NTB Mendunia” tidak seharusnya berhenti pada slogan, seremoni, maupun pencitraan, tetapi harus dibuktikan melalui prestasi nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“NTB Mendunia adalah prestasi, bukan sensasi,” tegas DPC GMNI Kota Bima dalam pernyataan sikapnya.
GMNI Kota Bima meminta Pemprov NTB tidak menganaktirikan wilayah Pulau Sumbawa dalam kebijakan pembangunan, terutama menyangkut jalan, jembatan, serta fasilitas publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut GMNI, infrastruktur yang layak merupakan urat nadi perekonomian daerah. Kondisi jalan dan jembatan yang baik akan mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, mendukung aktivitas nelayan dan pelaku usaha, serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi masyarakat secara mandiri.
Karena itu, GMNI mendorong agar pemerataan pembangunan infrastruktur dijadikan salah satu tolok ukur utama keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip keadilan sosial.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berpusat pada kawasan tertentu. Bima dan Dompu juga merupakan bagian penting dari NTB yang memiliki potensi besar dan harus mendapatkan perhatian pembangunan secara adil,” demikian sikap GMNI.
Kaitkan dengan Gagasan Berdikari Bung Karno
Desakan tersebut juga dikaitkan GMNI dengan pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, khususnya gagasan Trisakti mengenai kemandirian ekonomi dan prinsip berdiri di atas kaki sendiri.
GMNI berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memungkinkan daerah mengoptimalkan potensi lokal tanpa ketergantungan berlebihan terhadap pihak luar.
“Semangat berdikari yang digagas Bung Karno harus diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang benar-benar memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya sendiri,” ujar GMNI.
GMNI juga menilai persoalan infrastruktur tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik. Kerusakan jalan dan buruknya fasilitas publik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, buruh, serta pelaku usaha mikro dan kecil.
Ketika akses jalan rusak, misalnya, biaya distribusi hasil pertanian dapat meningkat dan waktu tempuh menjadi lebih panjang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan pendapatan masyarakat.
Karena itu, GMNI menegaskan bahwa pembangunan fisik harus ditempatkan dalam perspektif kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Fisik yang dibangun harus melayani kemakmuran kolektif, bukan sekadar menjadi simbol estetika atau kepentingan elite semata,” tegasnya.
Pemprov NTB Diminta Berpihak pada Rakyat
DPC GMNI Kota Bima berharap Pemprov NTB menjadikan persoalan infrastruktur di Bima dan Dompu sebagai agenda prioritas. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar pembangunan yang terlihat megah, tetapi memastikan infrastruktur dasar masyarakat benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat langsung.
GMNI menilai keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dapat diukur dari sejauh mana kebutuhan dasar rakyat mampu dipenuhi, termasuk akses jalan, jembatan, fasilitas publik, serta infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari apa yang terlihat megah, tetapi dari seberapa besar pembangunan tersebut mampu mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik,” pungkas DPC GMNI Kota Bima.
GMNI Kota Bima menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya terkait pemerataan pembangunan serta keadilan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Redaksi |
