DOMPU, SURYA POST – Pembangunan dan aktivitas di kawasan Pelabuhan Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, kembali menjadi sorotan masyarakat dan kelompok pemuda yang memperjuangkan kepentingan warga di sekitar kawasan pelabuhan.
Sorotan tersebut terutama menyangkut prioritas tenaga kerja lokal, peluang usaha masyarakat, keterlibatan pelaku UMKM, serta perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar kawasan Pelabuhan Kilo.
Koordinator Lapangan (Korlap), Irfan Kilat, S.Sos, menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan semestinya mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kilo.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya menghadirkan infrastruktur, sementara masyarakat yang berada di sekitar kawasan justru minim mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang tumbuh di wilayah tersebut.
«“Kami tidak menolak pembangunan. Kami mendukung pembangunan Pelabuhan Kilo, tetapi pembangunan harus menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Jangan sampai pelabuhan berdiri di tanah kami, tetapi masyarakat Kilo justru tidak mendapatkan ruang yang layak untuk bekerja dan berusaha,” tegas Irfan.»
Pertanyakan Kesempatan Kerja dan Ruang Usaha
Irfan meminta pemerintah maupun pihak yang terlibat dalam aktivitas Pelabuhan Kilo membuka ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal, pelaku UMKM, penyedia jasa masyarakat setempat, serta usaha kecil di sekitar kawasan pelabuhan.
Ia mempertanyakan apabila peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang muncul seiring keberadaan pelabuhan justru lebih banyak dinikmati pihak dari luar daerah.
“Masyarakat lokal memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang adil. Anak-anak muda Kilo harus diberi ruang untuk bekerja. Pelaku UMKM harus diberi kesempatan untuk berkembang. Jangan sampai masyarakat hanya melihat aktivitas ekonomi berjalan, sementara mereka sendiri tidak ikut menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Menurut Irfan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar pembangunan Pelabuhan Kilo tidak menimbulkan kesenjangan antara perkembangan kawasan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lingkar pelabuhan.
Pembangunan Tidak Sekadar Infrastruktur
Selain persoalan tenaga kerja dan ekonomi lokal, Irfan juga menyoroti pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan maupun aktivitas di kawasan Pelabuhan Kilo.
Ia meminta seluruh kegiatan pembangunan dan operasional pelabuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kewajiban dan dokumen lingkungan yang berlaku.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Kajian serta kewajiban lingkungan harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya menjadi dokumen administratif. Kami ingin memastikan lingkungan di sekitar Pelabuhan Kilo tetap terjaga dan masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung dampak buruknya,” kata Irfan.
Ia juga mendorong adanya transparansi dan komunikasi terbuka antara pemerintah, pihak pengelola atau pelaksana kegiatan, dan masyarakat Kecamatan Kilo.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan masyarakat mengetahui arah pembangunan serta peluang yang dapat mereka manfaatkan.
“Kami Mendukung Pembangunan, Tetapi Harus Ada Keadilan”
Irfan menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan Pelabuhan Kilo.
Sebaliknya, masyarakat ingin memastikan pembangunan tersebut berjalan secara adil, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.
“Sekali lagi, kami tidak anti-pembangunan. Kami justru ingin pembangunan Pelabuhan Kilo menjadi pintu masuk kesejahteraan masyarakat Kilo. Tetapi kalau masyarakat lokal tidak mendapatkan prioritas, UMKM tidak diberi ruang, dan persoalan lingkungan diabaikan, maka kami akan terus menyuarakan aspirasi ini secara terbuka dan konstitusional,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait segera merespons aspirasi masyarakat dengan langkah konkret, termasuk memperjelas mekanisme keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha masyarakat sekitar.
“Pelabuhan Kilo adalah bagian dari masa depan masyarakat Kilo. Karena itu, masyarakat lokal harus menjadi bagian dari masa depan tersebut, bukan hanya menjadi penonton,” pungkas Irfan Kilat, S.Sos, selaku Koordinator Lapangan.
Redaksi |
DOMPU, SURYA POST – Pembangunan dan aktivitas di kawasan Pelabuhan Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, kembali mendapat sorotan masyarakat dan kelompok pemuda. Sorotan tersebut berkaitan dengan keterlibatan tenaga kerja lokal, peluang usaha masyarakat, UMKM, hingga perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan di sekitar kawasan pelabuhan.
Koordinator Lapangan (Korlap), Irfan Kilat, S.Sos, menegaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Kilo semestinya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Irfan, masyarakat tidak menolak pembangunan. Namun, keberadaan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat lokal.
«“Kami tidak menolak pembangunan. Kami mendukung pembangunan Pelabuhan Kilo, tetapi pembangunan harus menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Jangan sampai pelabuhan berdiri di tanah kami, tetapi masyarakat Kilo justru tidak mendapatkan ruang yang layak untuk bekerja dan berusaha,” tegas Irfan.»
Pertanyakan Kesempatan Kerja dan Ruang Usaha
Irfan meminta pemerintah maupun pihak yang terlibat dalam aktivitas Pelabuhan Kilo memberikan prioritas dan kesempatan yang proporsional kepada tenaga kerja lokal, pelaku UMKM, penyedia jasa, serta usaha masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.
Ia menilai, keberadaan pelabuhan seharusnya menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Kilo, khususnya bagi generasi muda dan pelaku usaha kecil.
“Masyarakat lokal memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang adil. Anak-anak muda Kilo harus diberi ruang untuk bekerja. Pelaku UMKM harus diberi kesempatan untuk berkembang. Jangan sampai masyarakat hanya melihat aktivitas ekonomi berjalan, sementara mereka sendiri tidak ikut menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dibicarakan secara terbuka antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak pelaksana kegiatan agar tidak terjadi kesenjangan antara pembangunan kawasan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lingkar pelabuhan.
Minta Aspek Lingkungan Diperhatikan
Selain tenaga kerja dan peluang ekonomi, Irfan juga meminta aspek sosial dan lingkungan menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan maupun aktivitas Pelabuhan Kilo.
Ia mendorong agar seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kewajiban lingkungan yang berlaku.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Kajian serta kewajiban lingkungan harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya menjadi dokumen administratif. Kami ingin memastikan lingkungan di sekitar Pelabuhan Kilo tetap terjaga dan masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung dampak buruknya,” kata Irfan.
Ia juga meminta adanya komunikasi terbuka antara pemerintah, pihak pelaksana kegiatan, pemerintah desa, dan masyarakat lokal.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui arah pembangunan sekaligus mekanisme keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.
Syahbandar Kilo Siap Kawal Aspirasi Masyarakat
Sementara itu, Prayitno, selaku Syahbandar Pelabuhan Calabai dan Kilo, menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara dari PT WINS, yakni saudara Piter, untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
Prayitno menyatakan siap mengawal proses komunikasi tersebut bersama masyarakat dan pemerintah desa.
“Kami akan upayakan untuk berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dari PT WINS, saudara Piter, untuk melakukan dan menindaklanjuti terkait tuntutan teman-teman. Saya akan mengawal serta membersamainya untuk membicarakan dengan masyarakat lokal dan pihak desa,” ujarnya.
Ia menyebut, dalam waktu 3 x 24 jam, akan diupayakan pertemuan antara masyarakat, pihak desa, dan pelaksana kegiatan di Kantor Desa Mbuju.
Pertemuan tersebut, kata Prayitno, diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian dan ditandatangani para pihak di atas meterai.
Prayitno juga mengapresiasi gerakan masyarakat dan kelompok pemuda yang menyuarakan kepentingan warga lokal.
“Kami mengapresiasi gerakan teman-teman karena memperjuangkan hak masyarakat lokal serta memajukan ekonomi dan SDM lokal. Karena itu, kami memberikan atensi khusus terhadap tuntutan teman-teman agar dapat dibicarakan dan direalisasikan,” tambahnya.
Masyarakat Ingin Menjadi Bagian dari Pembangunan
Irfan kembali menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukan bertujuan menghambat pembangunan Pelabuhan Kilo. Masyarakat justru ingin memastikan pembangunan berjalan secara adil, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi warga sekitar.
“Sekali lagi, kami tidak anti-pembangunan. Kami justru ingin pembangunan Pelabuhan Kilo menjadi pintu masuk kesejahteraan masyarakat Kilo. Tetapi kalau masyarakat lokal tidak mendapatkan prioritas, UMKM tidak diberi ruang, dan persoalan lingkungan diabaikan, maka kami akan terus menyuarakan aspirasi ini secara terbuka dan konstitusional,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret, terutama dalam memperjelas mekanisme keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha masyarakat sekitar.
“Pelabuhan Kilo adalah bagian dari masa depan masyarakat Kilo. Karena itu, masyarakat lokal harus menjadi bagian dari masa depan tersebut, bukan hanya menjadi penonton,” pungkas Irfan Kilat, S.Sos.
Redaksi |
