JAKARTA, SURYA POST || Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah tegas, sistematis, dan menyeluruh dalam membersihkan praktik oligarki, jaringan deep state, serta kelompok yang dalam diskursus politik kerap disebut sebagai londo ireng, yang dinilai berpotensi menghambat agenda transformasi dan pembangunan nasional.
Ketua Umum PP KAMMI Periode 2026-2028, Muhammad Amri Akbar, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan keberanian politik untuk memastikan negara tidak tersandera oleh kepentingan segelintir elite ekonomi maupun jaringan kekuasaan informal yang bekerja di luar mekanisme demokrasi dan akuntabilitas publik.
“Presiden Prabowo harus berani melakukan pembersihan total terhadap praktik oligarki, jaringan deep state, dan mentalitas londo ireng yang berpotensi membajak arah kebijakan negara. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi arena pertarungan kepentingan segelintir elite yang mengorbankan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa,” tegas Amri. Jum’at (6/11/2026).
Menurut Amri, oligarki tidak semata-mata berkaitan dengan konsentrasi kekayaan, melainkan juga persoalan bagaimana kekuatan ekonomi dapat memengaruhi keputusan politik, penguasaan sumber daya strategis, hingga distribusi kesejahteraan nasional.
Sementara itu, istilah deep state merujuk pada dugaan keberadaan jaringan kekuasaan informal yang dapat memengaruhi kebijakan negara di luar mekanisme pemerintahan yang sah. Adapun istilah londo ireng digunakan sebagai kritik politik terhadap mentalitas elite yang lebih mengutamakan kepentingan kekuatan tertentu dibandingkan kedaulatan dan kepentingan nasional.
“Kita telah merdeka secara politik selama lebih dari delapan dekade, tetapi pekerjaan besar bangsa ini adalah memastikan kemerdekaan tersebut benar-benar terwujud dalam kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, dan kemandirian dalam menentukan arah pembangunan. Jangan sampai kolonialisme dalam bentuk lama telah berakhir, tetapi watak subordinasi terhadap kepentingan tertentu justru terus dipelihara oleh elite bangsa sendiri,” ujar Amri.
Amri menilai bahwa agenda besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, serta pemerataan ekonomi membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan terbebas dari konflik kepentingan.
Karena itu, PP KAMMI mendorong Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor-sektor strategis, khususnya energi, pertambangan, pangan, kehutanan, keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki pengaruh langsung terhadap hajat hidup masyarakat.
“Pembersihan yang kita maksud bukanlah persekusi politik atau tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok tertentu. Pembersihan harus dimaknai sebagai reformasi struktural melalui penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pemutusan konflik kepentingan, dan penguatan institusi negara. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan harus diproses tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Lebih jauh, Amri mengingatkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu datang dari luar. Dalam banyak keadaan, persoalan justru dapat muncul ketika kepentingan privat memperoleh pengaruh yang berlebihan dalam pengambilan keputusan publik.
“Musuh terbesar kedaulatan bangsa bukan hanya tekanan dari luar, tetapi juga ketika ada elite di dalam negeri yang menjadikan kekuasaan sebagai instrumen akumulasi keuntungan pribadi dan kelompok. Negara harus kembali menjadi instrumen pengabdian kepada rakyat, bukan alat pelayanan bagi kepentingan oligarki,” ungkapnya.
PP KAMMI juga memandang bahwa keberanian Presiden dalam membenahi struktur kekuasaan harus diikuti penguatan meritokrasi, transparansi kebijakan, reformasi birokrasi, serta konsistensi pemberantasan korupsi.
Menurut Amri, dukungan terhadap agenda pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai pemberian cek kosong terhadap kekuasaan. Sebaliknya, dukungan yang konstruktif harus disertai keberanian menyampaikan kritik dan mengawal pelaksanaan kebijakan agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
“KAMMI ingin Presiden Prabowo berhasil membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Namun, keberhasilan itu tidak cukup hanya dengan keberanian menyampaikan visi besar. Dibutuhkan keberanian membongkar praktik-praktik yang selama ini menghambat terwujudnya cita-cita nasional,” katanya.
Amri menegaskan bahwa PP KAMMI akan terus mengambil posisi sebagai kekuatan moral dan intelektual yang independen, kritis, sekaligus konstruktif dalam mengawal perjalanan pemerintahan.
“Kami tidak ingin Indonesia hanya mengalami pergantian kepemimpinan tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola kekuasaan. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar pergantian aktor, melainkan transformasi sistem agar kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Amri mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat solidaritas nasional dan mendukung upaya pembenahan negara melalui mekanisme demokrasi serta supremasi hukum.
“Presiden Prabowo harus menjadikan momentum kepemimpinannya sebagai titik balik untuk mengakhiri dominasi kepentingan sempit dalam penyelenggaraan negara. Indonesia terlalu besar untuk dikendalikan oleh segelintir oligarki, terlalu berharga untuk disandera jaringan kekuasaan informal, dan terlalu merdeka untuk terus mewarisi mentalitas londo ireng.”
“Kedaulatan negara tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Ia harus hadir dalam keberanian menegakkan hukum, membenahi struktur kekuasaan, dan memastikan seluruh kekayaan bangsa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Amri.
(SP)
