MATARAM, SURYA POST – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Kapolda NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Bima beserta jajarannya.
DPD IMM NTB meminta Kapolda mempertimbangkan pencopotan Kapolres Bima apabila ditemukan bukti kelalaian serius dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pencegahan konflik, serta penegakan hukum di Kabupaten Bima. Kata Harmoko dalam keterangan tertulisnya.
Desakan tersebut disampaikan menyusul rentetan konflik antarkelompok masyarakat, bentrokan antar desa, hingga aksi penghadangan dan pemblokiran jalan yang terus berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Bima. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu dievaluasi, terutama menyangkut efektivitas sistem deteksi dini dan pencegahan konflik oleh institusi kepolisian.
Terbaru, bentrokan antara warga Desa Tenga dan Desa Baralau pada November 2026 kembali mengakibatkan korban luka dan kerusakan rumah warga. Sebelumnya, pada 23 Oktober 2026, warga Desa Diha dan Ncera, Kecamatan Belo, memblokir jalan lintas Tente–Langgudu menggunakan tumpukan batu sebagai bentuk protes terhadap penanganan kasus meninggalnya seorang warga.
Kemudian, pada 1 November 2026, pemblokiran jalan kembali terjadi di perbatasan Desa Ncera dan Desa Soki. Aksi tersebut dipicu tuntutan warga agar aparat kembali mengamankan seorang terduga pelaku penganiayaan yang dilaporkan melarikan diri. Peristiwa penghadangan jalan juga pernah terjadi di wilayah Ngali dan sejumlah desa lainnya.
Bahkan, pada 2 November 2026, pemblokiran jalan di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, dilaporkan menyebabkan ambulans yang membawa pasien ikut terjebak. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa konflik sosial dan pemblokiran fasilitas publik tidak hanya berdampak terhadap kelompok yang bertikai, tetapi juga mengancam kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM NTB, Muh. Harmoko, menilai berulangnya konflik dan pemblokiran jalan tidak boleh terus dinormalisasi sebagai persoalan sosial biasa. Menurutnya, jalan umum merupakan fasilitas publik yang harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan instrumen tekanan untuk memperoleh kepastian hukum.
“Ketika jalan umum diblokir, masyarakat luas ikut menjadi korban. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga akses kendaraan darurat dapat terganggu. Ini bukan persoalan sepele. Kepolisian harus mampu memastikan bahwa setiap persoalan hukum ditangani secara profesional sehingga masyarakat tidak merasa harus melakukan pemblokiran jalan untuk mendapatkan perhatian aparat,” tegas Harmoko.
Konflik Berulang Harus Menjadi Bahan Evaluasi Kelembagaan
Harmoko menilai persoalan keamanan Kabupaten Bima harus dilihat lebih jauh daripada sekadar bentrokan antardesa. Persoalan utamanya adalah bagaimana sistem pencegahan, pemetaan wilayah rawan, pelayanan laporan masyarakat, dan penegakan hukum dijalankan oleh kepolisian.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) NTB yang bersumber dari data kepolisian, Kabupaten Bima mencatat 404 tindak kejahatan yang dilaporkan pada 2023. Sementara itu, persentase penyelesaian tindak pidana tercatat sebesar 60,64 persen.
Meskipun data tersebut bukan data khusus konflik antardesa dan bukan gambaran kondisi terkini, angka tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi historis mengenai situasi keamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Bima.
Bagi DPD IMM NTB, Kapolda NTB perlu membuka ruang evaluasi yang lebih komprehensif dengan melihat data tiga tahun terakhir, khususnya mengenai jumlah laporan penganiayaan, konflik antarkelompok, penggunaan senjata berbahaya, penanganan perkara, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Selain itu Harmoko juga mempertanyakan sejauh mana Polres Bima memiliki peta wilayah rawan konflik dan bagaimana peta tersebut diterjemahkan menjadi langkah pencegahan di lapangan.
“Kapolda harus meminta laporan secara menyeluruh. Berapa jumlah konflik yang terjadi, berapa yang berhasil dicegah, bagaimana tindak lanjut laporan masyarakat, berapa kali patroli dilakukan di wilayah rawan, dan bagaimana efektivitas kerja Bhabinkamtibmas? Jangan sampai data kerawanan hanya menjadi dokumen administratif tanpa tindakan pencegahan yang nyata,” ujar Harmoko.
Fungsi Bhabinkamtibmas Harus Dievaluasi
Kritik kami juga diarahkan pada optimalisasi fungsi Bhabinkamtibmas yang seharusnya menjadi garda terdepan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa.
Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, mendeteksi potensi konflik, memetakan kelompok dan wilayah rawan, serta menindaklanjuti persoalan sosial sebelum berkembang menjadi bentrokan terbuka.
Jika konflik terus berulang di wilayah yang sama, maka perlu dipertanyakan efektivitas pembinaan masyarakat dan deteksi dini yang selama ini dilakukan.
“Kapolda NTB harus melihat persoalan ini secara serius. Kepolisian tidak boleh hanya hadir ketika bentrokan sudah terjadi, jalan sudah diblokir, rumah sudah rusak, atau masyarakat sudah menjadi korban. Fungsi kepolisian harus dibuktikan melalui pencegahan, deteksi dini, pelayanan laporan masyarakat, dan penegakan hukum yang profesional. Kami meminta evaluasi terhadap kinerja jajaran Polres Bima, termasuk Bhabinkamtibmas di desa-desa rawan konflik,” tegasnya.
Menurut Harmoko, penanganan konflik antardesa tidak cukup hanya melalui pengamanan sesaat dan kesepakatan perdamaian formal. Dibutuhkan strategi yang berkelanjutan, mulai dari pengawasan wilayah rawan konflik, penguatan peran Bhabinkamtibmas, penindakan terhadap pelaku kekerasan, pengendalian peredaran senjata rakitan, hingga pengawalan terhadap kesepakatan perdamaian.
Selain itu, setiap dugaan keterlambatan pelayanan, ketidakprofesionalan, maupun kelalaian dalam penanganan perkara harus diperiksa secara objektif dan transparan. Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPD IMM NTB Mendesak Kapolda Ambil Langkah Konkret
Pertama, mendesak Kapolda NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Bima beserta seluruh jajarannya, termasuk efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di desa-desa rawan konflik.
Kedua, meminta Kapolda NTB mempertimbangkan pencopotan Kapolres Bima apabila hasil evaluasi membuktikan adanya kelalaian serius atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.
Ketiga, mendesak kepolisian menindak tegas setiap pelaku kekerasan, penganiayaan, serta penggunaan dan peredaran senjata berbahaya sesuai ketentuan hukum.
Keempat, meminta evaluasi terhadap mekanisme pelayanan dan penanganan laporan masyarakat guna memastikan setiap pengaduan memperoleh kepastian tindak lanjut.
Kelima, mendesak penguatan sistem deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, patroli preventif, serta langkah pencegahan konflik secara berkelanjutan.
Keenam, meminta Pemerintah Kabupaten Bima mengambil peran aktif dalam pembinaan generasi muda, membangun rekonsiliasi sosial, serta memperkuat kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam menjaga perdamaian antardesa.
Harmoko menegaskan bahwa persoalan keamanan di Kabupaten Bima tidak boleh terus dibiarkan berulang tanpa evaluasi kelembagaan yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, perlindungan keamanan, dan pelayanan kepolisian yang responsif serta profesional.
“Jangan sampai penghadangan dan pemblokiran jalan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, sementara masyarakat luas terus menjadi korban. Kabupaten Bima membutuhkan kepastian hukum dan keamanan. Kepolisian harus hadir bukan hanya ketika konflik pecah, tetapi juga mampu mencegah konflik sebelum jatuh korban. Kapolda NTB harus menjawab persoalan ini melalui evaluasi yang terbuka, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Harmoko.
Pihak Polda NTB belum bisa dikonfirmasi, hingga berita ini diterbitkan.
(SP)
