DOMPU, SURYA POST – Aksi seorang oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial MR yang diduga meminta uang kepada pihak sekolah dengan modus investigasi proyek revitalisasi berakhir di tangan aparat penegak hukum. Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu mengamankan MR melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (10/11/2026).
Kasus ini sontak menjadi perhatian publik. Pasalnya, terduga pelaku diduga menggunakan atribut dan kartu identitas palsu yang mencantumkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meyakinkan sekaligus menekan pihak sekolah.
MR diamankan di sekitar kediaman Kepala Sekolah TK Al-Abbas, Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu’u. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan terkait dugaan permintaan uang kepada pihak sekolah dengan dalih melakukan investigasi terhadap proyek revitalisasi.
Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Lusiana Bida, S.H., M.H., membeberkan kronologi pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Lusiana, kasus ini terungkap setelah Tim Intelijen Kejari Dompu menerima informasi dari seorang konsultan proyek pada Senin (10/11/2026), sekitar pukul 11.00 WITA.
Informasi tersebut menyebutkan bahwa MR mendatangi TK IT Al-Abbas dengan mengaku sedang melakukan investigasi dan meminta dokumen kelengkapan proyek revitalisasi.
Namun, di balik dalih investigasi tersebut, MR diduga meminta uang sebesar Rp2 juta kepada pihak sekolah. Karena merasa tertekan, pihak sekolah sempat menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 juta.
Bukannya berhenti, MR justru diduga terus mendesak agar kekurangan uang yang dimintanya segera dibayarkan.
Merasa terganggu dan mencurigai tindakan tersebut, pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan konsultan proyek. Informasi itu selanjutnya diteruskan kepada Kejari Dompu.
Merespons laporan tersebut, Kasi Intelijen Kejari Dompu berkoordinasi dengan Kodim 1614/Dompu. Tim gabungan kemudian melakukan pemantauan terhadap aktivitas terduga pelaku hingga akhirnya MR berhasil diamankan tanpa perlawanan.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga digunakan MR untuk menjalankan aksinya. Di antaranya dokumen proyek, stempel, surat tanda kehadiran, serta kartu identitas atau ID Card yang mencantumkan logo KPK dan diduga palsu.
Temuan ini menambah serius dugaan praktik penyalahgunaan atribut lembaga negara untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menyasar pihak-pihak yang menjadi sasaran.
Bahkan, berdasarkan penelusuran yang disampaikan Kejari Dompu, MR diduga tidak hanya menyasar lingkungan sekolah. Sejumlah kepala desa juga disebut pernah didatangi dengan modus serupa.
Kepala Kejari Dompu, Lusiana Bida, menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang mencatut nama institusi Kejaksaan untuk kepentingan pribadi maupun melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Ia meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya satuan pendidikan dan organisasi perangkat daerah (OPD), agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang datang membawa atribut atau mengaku sebagai petugas dari lembaga tertentu.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik pihak sekolah maupun berbagai OPD, jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kejari Dompu, baik dari internal kami maupun pihak luar, agar segera melapor dan berkoordinasi dengan kami. Siapa pun itu, kami tidak pandang bulu dan akan menindaklanjutinya,” tegas Lusiana.
(SP)
