MATARAM, SURYA POST – Sikap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Mataram. Instansi tersebut dikritik lantaran dinilai tidak menunjukkan keterbukaan dalam merespons persoalan tata kelola pertambangan yang menjadi perhatian publik.
Kritik tersebut mencuat dalam Dialog Publik bertajuk “Korporasi atau Koperasi? CSR Korporat Gagal, Koperasi Topeng Oligarki” yang digelar EK LMND Mataram pada Rabu malam (11/11/2026), di Cafe Meeino Warking, Jalan Pemuda, Kota Mataram.
Dialog publik tersebut menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni praktisi hukum Kusnaini, S.H., M.H., mantan Ketua PRD NTB Lahmuddin Abdullah, serta Direktur NasPol NTB Ardiansyah.
Kegiatan berlangsung dinamis dengan diskusi cukup alot antara narasumber dan peserta. Sejumlah mahasiswa, aktivis, elemen masyarakat, hingga awak media turut hadir membahas persoalan korporasi, koperasi tambang, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta kondisi tata kelola pertambangan di NTB.
Dalam keterangannya, Ketua LMND Mataram, Bung Faqih, menyampaikan kekecewaan terhadap Kepala Dinas ESDM NTB yang dinilai tidak bersedia hadir untuk berdialog secara terbuka mengenai berbagai persoalan pertambangan.
Tak hanya itu, Faqih juga mengungkapkan bahwa Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba), Dwi Hardoyo, diduga telah memblokir nomor kontak pihak LMND Mataram.
Menurutnya, sikap tersebut sangat disayangkan karena forum dialog publik seharusnya menjadi ruang terbuka bagi pemerintah untuk menyampaikan penjelasan, menjawab kritik, sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
LMND Mataram menilai komunikasi publik ESDM NTB perlu dievaluasi. Terlebih, keterbukaan informasi dan kesediaan menerima kritik merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Bahkan, LMND mempertanyakan alasan di balik ketidakhadiran pihak ESDM NTB dalam forum tersebut. Mereka juga melontarkan pertanyaan kritis mengenai hubungan antara regulator pertambangan dengan kepentingan para pengusaha tambang, yang menurut mereka perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Soroti PPM hingga Dugaan Mafia Koperasi Tambang
Lebih jauh, LMND Mataram menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan pertambangan di NTB. Ada sejumlah isu yang menjadi perhatian serius, mulai dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan tambang yang dinilai belum optimal, hingga dugaan koperasi tambang dimanfaatkan sebagai kedok kepentingan cukong dan mafia pertambangan.
LMND juga menyoroti dugaan persoalan dalam tata kelola pertambangan yang dinilai membutuhkan pengawasan dan penelusuran lebih mendalam, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan ESDM NTB.
Bagi LMND, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan segelintir kelompok atau korporasi. Kehadiran investasi pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional tambang.
Karena itu, mereka mendesak adanya transparansi, akuntabilitas, serta keberanian pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Dialog publik tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa persoalan pertambangan bukan semata urusan investasi dan keuntungan korporasi, melainkan menyangkut hak masyarakat, keadilan ekonomi, dan masa depan lingkungan di Nusa Tenggara Barat.
LMND Mataram menegaskan akan terus mengawal dan mengusut berbagai persoalan tersebut melalui gerakan kritis serta langkah-langkah advokasi.
(SP)
