Kabupaten Bima, Suryapost.id — Kerusakan parah jalan lintas provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menuai sorotan keras dari Aktivis NTB, Ahmad Husni. Kondisi jalan yang baru beberapa tahun diperbaiki kini hancur, berlubang, bahkan nyaris tak bisa dilalui, menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB.
Ahmad Husni menegaskan, kerusakan dini tersebut tidak bisa lagi ditoleransi dan patut dipertanyakan kinerja Dinas PUPR NTB sebagai penanggung jawab teknis proyek. Ia menyebut, kegagalan ini mencerminkan buruknya perencanaan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kualitas pekerjaan infrastruktur jalan di NTB.
“Ini bukan persoalan alam atau musim. Ini potret nyata proyek jalan yang dikerjakan asal jadi. Jalan ini beberapa tahun lalu diperbaiki, tapi sekarang kondisinya sangat hancur dan berlubang, bahkan tidak layak dilewati,” ujar Ahmad Husni kepada Media Dinamika Global.Id, Sabtu (24/1/2026).
Pria yang akrab disapa Segel itu menegaskan, proyek perbaikan jalan tersebut menelan anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat. Namun hasilnya justru jauh dari kata layak dan sangat merugikan keuangan negara.
“Anggaran proyek jalan ini menggunakan uang rakyat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Tapi yang dirasakan masyarakat Parado justru penderitaan,” tegasnya.
Akibat kerusakan jalan tersebut, aktivitas ekonomi warga terganggu, akses pendidikan dan layanan kesehatan terhambat, serta risiko kecelakaan lalu lintas terus mengintai setiap hari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana tanggung jawab Dinas PUPR NTB sebagai penanggung jawab teknis proyek?
Segel menduga kuat kerusakan dini ini merupakan akibat dari pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Mulai dari mutu material, ketebalan aspal, hingga sistem drainase dinilai patut dipertanyakan. Jika jalan yang baru diperbaiki sudah rusak parah, maka wajar publik mencurigai adanya kegagalan teknis bahkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Ia juga menolak keras alasan klasik pemerintah yang kerap berlindung di balik dalih curah hujan tinggi atau kondisi geografis. Menurutnya, jika faktor alam dijadikan alasan, maka seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
“Kegagalan ini justru menunjukkan ketidakmampuan PUPR dalam merancang infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Ahmad Husni menuntut evaluasi total terhadap proyek perbaikan jalan provinsi di Parado, termasuk audit teknis, pembukaan identitas kontraktor pelaksana, serta transparansi anggaran. Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, ia mendesak agar sanksi tegas segera dijatuhkan.
“Infrastruktur bukan proyek seremonial. Ini urat nadi kehidupan rakyat. Jangan biarkan masyarakat Parado terus menjadi korban pembangunan yang hanya bagus di atas kertas, tapi rapuh di lapangan,” pungkasnya.
Pihak PUPR belum memberikan tanggapan saat di kantor, sehingga berita diterbitkan.
- Redaksi ||
