Mataram, Surya Post.id — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, Drs. H. Surya Bahari, yang mewakili Gubernur NTB menghadiri acara Pelantikan Pengurus KNPI NTB periode 2025–2028 di Hotel Grand Madani Mataram. Acara dihadiri langsung Ketua DPP KNPI Pusat dan jajaran. Jum’at (7/2/26)
Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. H. Surya Bahari menegaskan bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan mitra strategis pemerintah daerah, bukan kelompok pendemo atau pencaci kebijakan pemerintah.
“KNPI bukan pendemo, bukan pencaci pemerintah. Silakan mengkritik, tapi harus disertai solusi,” tegas Surya Bahari di hadapan peserta pelantikan.
Ia mengajak KNPI NTB untuk aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program unggulan Gubernur NTB seperti Program Desa Berdaya. Menurutnya, kritik sekeras apa pun tetap diperlukan, asalkan disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.
Surya Bahari juga meluruskan posisi kelembagaan KNPI yang secara teknis berada di bawah pembinaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, bukan Bakesbangpol.
“Siapa pun yang secara sah menduduki dan menggunakan Gedung Pemuda, itulah KNPI yang sebenarnya. Tapi ingat, bukan dengan cara kekerasan,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi keberadaan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI NTB yang diisi tokoh-tokoh berpengalaman, mayoritas mantan ketua OKP. Surya berharap kolaborasi antara KNPI, MPI, dan Pemprov NTB dapat memperkuat akselerasi pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan selamat kepada Ketua DPD KNPI NTB yang baru dilantik serta Ketua DPP KNPI Pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MPI KNPI NTB, Ir. H. Lalu Winengan, menegaskan bahwa kepemimpinan KNPI idealnya berasal dari kader organisasi kepemudaan, baik mantan maupun ketua OKP aktif.
“Pemimpin KNPI harus berintegritas dan berproses dari organisasi. Siapa yang diakui pemuda dan sah menduduki Gedung Pemuda, dialah Ketua KNPI yang sesungguhnya,” katanya.
Winengan juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk menjaga persatuan di tengah dinamika internal KNPI. Menurutnya, konflik internal justru merugikan pemuda sendiri.
“Belum apa-apa pemuda sudah berseteru. Mari bersama pemerintah daerah membangun NTB,” tegasnya, seraya mengingatkan bahwa Gubernur NTB Miq Iqbal genap satu tahun menjabat pada 20 Februari mendatang.
Ia menilai program pemerintah yang belum berjalan justru sering diributkan, sehingga menghambat pembangunan. Pemuda, kata dia, seharusnya mengawal kebijakan melalui audiensi, baik di ruang resmi maupun di lapangan, bukan dengan konflik terbuka.
“Semua anggota MPI adalah mantan ketua OKP, tidak ada yang abal-abal,” tandasnya.
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) KNPI NTB ini diharapkan semakin memperkuat peran KNPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah, khususnya dalam program Desa Berdaya dan pemberdayaan pemuda hingga ke pelosok desa.
(Red)
