MATARAM, SURYA POST – Jalan Lingkar Tambora kembali menjadi sorotan. Sejak 2023, persoalan infrastruktur di kawasan Tambora, Kabupaten Bima, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang ditagih masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Warga menilai pembangunan dan perbaikan akses jalan di kawasan tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kekecewaan pun mencuat karena masyarakat berharap janji pembangunan tidak berhenti sebatas retorika politik saat kampanye, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata.
Masyarakat Tambora kini mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB agar menjadikan perbaikan Jalan Lingkar Tambora sebagai prioritas dalam anggaran perubahan tahun 2026.
Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Lalu Kusumawijaya, masyarakat berharap pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan.
Perbaikan tersebut diharapkan menyasar sejumlah titik strategis, terutama jalur Kawinda Toi, Sori Panihi, Kawinda Nae, hingga kawasan sebelum Jembatan Labuhan Kananga.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar urusan jalan rusak. Infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang mobilitas warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta membuka akses pelayanan publik di wilayah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Camat Tambora, Fadillah, S.S., S.T., turut menyampaikan harapan agar Jalan Lingkar Tambora ditempatkan sebagai prioritas pembangunan pemerintah daerah. Menurutnya, akses jalan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata kawasan Tambora.
Tambora memiliki daya tarik wisata yang dikenal hingga tingkat internasional, mulai dari kaldera Gunung Tambora hingga wisata air terjun yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Oi Marai.
Potensi wisata yang besar semestinya ditopang infrastruktur yang layak. Tanpa akses jalan dan jembatan yang memadai, pengembangan pariwisata dikhawatirkan tidak berjalan optimal dan masyarakat setempat sulit merasakan manfaat ekonomi secara maksimal.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah tidak lagi menunda penanganan persoalan tersebut. Anggaran perubahan 2026 dinilai menjadi momentum untuk menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat Tambora.
Redaksi |
