MATARAM, SURYA POST – Pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak cukup hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi, deretan proyek infrastruktur, dan sederet program pemerintah. Lebih dari itu, pembangunan membutuhkan keberanian memperjuangkan keadilan, pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif generasi muda dalam menentukan arah masa depan daerah.
Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL) 2026 yang digelar di Sekretariat RKBPL, Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Dahlia, Kota Mataram, Sabtu (31/10/2026).
Kegiatan tersebut dengan mengangkat tema “Merajut Harmoni, Membangun Persatuan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Membedah Peran dan Tantangan Pemuda di NTB”, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan gagasan lintas generasi untuk membedah persoalan daerah sekaligus merumuskan langkah konkret bagi pembangunan NTB yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut melibatkan Pengurus Pusat RKBPL, Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram, Ikatan Mahasiswa Kota Bima (IMKOBI) Mataram, serta berbagai organisasi kepemudaan dan paguyuban.
Forum ini mengirimkan pesan tegas bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Mereka harus hadir sebagai penggerak perubahan, mitra kritis pemerintah, sekaligus bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan lingkungan.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Bidang Hukum RKBPL, Taufan, S.H., M.H., menegaskan bahwa dialog tersebut lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat NTB.
“Mulai dari tantangan sektor pertanian dan ketenagakerjaan, ketimpangan akses pendidikan, potensi konflik sosial, peredaran gelap narkotika, hingga persoalan penegakan hukum yang menyentuh kelompok masyarakat marginal,” ucapnya.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda untuk membangun kesadaran bersama sekaligus menghadirkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemuda, harus memiliki keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga perlu menawarkan gagasan yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum RKBPL, Dr. H. Muhammad Irwan H. Husain, M.P., mengapresiasi langkah pengurus yang membuka ruang kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan kalangan mahasiswa.
Keterlibatan mahasiswa dalam forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat tradisi intelektual, memperluas ruang dialog, serta membangun hubungan antargenerasi dalam mengawal pembangunan daerah.
“Persatuan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Persatuan harus menjadi kekuatan untuk melahirkan gagasan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan mendorong perubahan yang dapat dirasakan secara nyata,” ungkapnya.
Dukungan terhadap keterlibatan generasi muda juga disampaikan Sekretaris Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, M. Takiyudin Suki, S.E., M.H., yang hadir mewakili Gubernur NTB.
Ia menyambut baik penyelenggaraan dialog tersebut dan menyatakan pemerintah provinsi terbuka terhadap masukan konstruktif dari kalangan pemuda.
Bahkan, naskah Policy Brief dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari forum tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah.
“Peluang ini menjadi momentum penting bagi pemuda untuk membuktikan bahwa gerakan intelektual tidak cukup berhenti pada diskusi, seminar, atau orasi. Gagasan harus disusun secara sistematis, didukung argumentasi yang kuat, serta diarahkan pada penyelesaian persoalan masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak hanya menjadi ekspresi kegelisahan, tetapi juga menjadi masukan yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam sesi diskusi panel, Firmansyah, S.Hut., M.Si., dari Bappeda NTB memaparkan arah transformasi pembangunan menuju NTB Emas 2045.
“Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguasaan sains dan teknologi sebagai fondasi untuk mewujudkan NTB yang maju, kuat, aman, berkelanjutan, dan sejahtera,” ucapnya.
Lebih lanjutnya, visi besar pembangunan harus berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan kesempatan kerja, penguatan sektor pertanian, pemerataan pembangunan, dan perlindungan lingkungan perlu menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah,” terangnya.
Bagi generasi muda, tantangannya adalah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan melalui terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas pendidikan, tumbuhnya ekonomi masyarakat, serta hadirnya pelayanan publik yang adil.
Tak hanya itu, akademisi hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Dr. Muh. Risnain, S.H., M.H., menyoroti persoalan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Ia mengingatkan bahwa ketika masyarakat merasa keadilan sulit diperoleh melalui jalur formal, risiko munculnya tindakan main hakim sendiri dapat meningkat.
“Persoalan tersebut perlu dijawab melalui penegakan hukum yang konsisten, akses keadilan yang lebih baik, pendidikan hukum bagi masyarakat, serta penguatan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.
Risnain juga menyoroti keterkaitan persoalan lingkungan dan sosial di wilayah Bima dan Dompu. Kerusakan lingkungan, rendahnya literasi sosial, serta berbagai persoalan kriminalitas merupakan tantangan yang membutuhkan pendekatan menyeluruh dan partisipasi masyarakat.
“Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai apabila kemajuan ekonomi mengabaikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial,” pesannya.
Kritik terhadap kondisi pendidikan disampaikan Supriadin, S.Pd., M.Pd., pengelola lembaga pendidikan binaan RKBPL.
Ia menekankan bahwa setiap anak berhak memiliki cita-cita dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Karena itu, investasi pendidikan tidak boleh dipandang sekadar sebagai pengeluaran, melainkan sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
Ia juga mengingatkan kalangan intelektual agar tetap menjaga independensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
Menurutnya, kaum intelektual harus berani menyuarakan kepentingan kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang, bukan justru kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan ekonomi.
Perspektif ekonomi kerakyatan turut diperkuat oleh Dr. Firmansyah, M.Si., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Ia mendorong pemuda meninggalkan mentalitas serba instan, membangun tradisi menulis, serta memperkuat kemampuan melalui kerja nyata dan proses belajar yang berkelanjutan.
Adapun M. Irwan, S.T., M.Eng., menegaskan empat modal penting yang harus dimiliki generasi muda, yakni karakter dan integritas, etos kerja, kompetensi, serta kemampuan berkolaborasi.
Sementara itu, aktivis Nurjanah, S.Pd., mengingatkan bahwa perjuangan meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kerentanan sosial harus melibatkan perempuan secara setara.
Seluruh pandangan tersebut mempertegas bahwa pembangunan NTB membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, memiliki kepedulian sosial, dan mampu bekerja bersama melampaui perbedaan.
Suasana dialog semakin dinamis ketika Ketua Umum IMBI Mataram, Arif Rizal Muhaimin, dan Ketua Umum IMKOBI Mataram, Ammar Rafsanzani, menyampaikan orasi keadilan.
Keduanya menyuarakan kegelisahan mahasiswa dan generasi muda terhadap persoalan pengangguran terdidik, ancaman narkotika, terbatasnya ruang ekspresi positif, serta kecenderungan menjadikan pemuda sebagai kekuatan politik yang hanya dibutuhkan pada momentum tertentu.
Bagi mereka, pemuda harus mendapatkan ruang yang nyata dalam proses pembangunan, bukan sekadar dilibatkan untuk memenuhi agenda seremonial.
Generasi muda perlu diberi kesempatan mengembangkan kompetensi, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, membangun usaha produktif, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara bertanggung jawab.
Orasi tersebut menjadi pengingat bahwa masa depan NTB tidak dapat dibangun dengan mengabaikan aspirasi generasi mudanya.
Namun, keberanian menyampaikan kritik juga harus dibarengi kemampuan menyusun solusi, menjaga persatuan, dan membangun gerakan yang konsisten.
Salah satu langkah penting dari Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan RKBPL 2026 adalah rencana merumuskan hasil pembahasan menjadi naskah Policy Brief yang memuat rekomendasi kebijakan bagi pembangunan NTB.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat, pemikiran akademisi, gerakan mahasiswa, dan kebutuhan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Sejumlah agenda strategis yang perlu mendapat perhatian meliputi peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, penguatan penegakan hukum, serta perluasan partisipasi pemuda dan perempuan.
Agar menghasilkan dampak nyata, rekomendasi tersebut perlu disusun berdasarkan persoalan yang teridentifikasi, dilengkapi alternatif penyelesaian, dan diarahkan pada langkah yang dapat dievaluasi pelaksanaannya.
Dengan pendekatan tersebut, dialog tidak berakhir ketika peserta meninggalkan ruangan. Sebaliknya, forum ini diharapkan menjadi titik awal gerakan kolaboratif yang terus mengawal pembangunan daerah.
Dialog Pemuda dan Orasi Keadilan RKBPL 2026 menegaskan bahwa pembangunan NTB bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan seluruh elemen daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.
Pemerintah membutuhkan kritik yang jujur dan gagasan yang dapat dilaksanakan. Pemuda membutuhkan ruang partisipasi yang bermakna. Masyarakat membutuhkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata, bukan sekadar janji.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi NTB, persatuan harus menjadi kekuatan untuk membangun kepercayaan, sementara perbedaan pandangan perlu dikelola melalui dialog yang sehat dan bertanggung jawab.
RKBPL bersama elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan telah membuka ruang untuk mempertemukan kegelisahan dengan gagasan, kritik dengan solusi, serta semangat persatuan dengan agenda perubahan.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh gagasan tersebut tidak berhenti sebagai catatan forum, melainkan diterjemahkan menjadi rekomendasi yang diperjuangkan, kebijakan yang dikawal, dan program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, NTB yang maju tidak lahir hanya dari megahnya pembangunan fisik, tetapi juga dari kuatnya integritas, tegaknya keadilan, terjaganya lingkungan, meratanya kesempatan, dan besarnya keberanian generasi muda untuk mengambil bagian dalam perubahan.
Pemuda telah menyampaikan gagasan. Kini, saatnya seluruh elemen bergerak bersama membangun NTB yang lebih adil, maju, dan berkelanjutan.
(SP).
