MATARAM, SURYA POST – Maraknya aksi kriminalitas jalanan, pembacokan hingga tawuran antarkelompok atau gengster di Kota Mataram menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Situasi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, apalagi dibiarkan berlarut-larut hingga mengancam keselamatan masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa dari berbagai daerah yang datang ke Mataram untuk menuntut ilmu.
Kota Mataram yang selama ini dikenal sebagai Kota Religius, Kota Seribu Masjid sekaligus daerah tujuan pendidikan dan pariwisata, jangan sampai kehilangan rasa aman akibat lemahnya langkah pencegahan terhadap aksi kriminalitas jalanan.
Ketua Umum PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Mataram, Bahtiar, melontarkan kritik keras terhadap penanganan keamanan di wilayah Kota Mataram. Ia mendesak Polresta Mataram tidak sekadar hadir setelah kejahatan terjadi, tetapi harus mampu menunjukkan keseriusan melalui langkah pencegahan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.
“Kami mendesak Polresta Mataram meningkatkan intensitas patroli, khususnya pada jam-jam rawan pukul 22.00 hingga 04.00 WITA. Jangan sampai aparat baru bergerak setelah ada korban pembacokan atau tawuran. Keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan karena lemahnya pengawasan,” tegas Bahtiar.
Menurutnya, patroli harus difokuskan pada sejumlah titik yang dinilai rawan, seperti Cakranegara, Ampenan, Pagesangan, Jalan Lingkar, serta kawasan tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya kelompok pemuda dalam kondisi mabuk akibat konsumsi minuman keras.
“Kehadiran polisi di lapangan adalah kunci pencegahan. Jangan hanya terlihat setelah kejadian. Kami menilai selama ini tindakan aparat lebih terkesan reaktif daripada preventif. Kalau terus seperti ini, masyarakat harus menunggu berapa banyak korban lagi sebelum keamanan benar-benar menjadi prioritas?” sindirnya.
PC IMM Mataram juga mendesak Pemerintah Kota Mataram bersama Polresta Mataram melakukan audit perizinan, investigasi lapangan, serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional tempat hiburan malam, kafe remang-remang, dan lokasi penjualan minuman keras.
Tempat hiburan yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, transaksi minuman keras ilegal, pemicu keributan antarkelompok, melanggar jam operasional, atau beroperasi tanpa izin resmi harus ditindak tegas, termasuk penutupan sementara hingga pencabutan izin sesuai ketentuan hukum.
PC IMM Mataram menilai, jangan sampai tempat-tempat hiburan yang bermasalah justru tumbuh bebas tanpa pengawasan, sementara masyarakat harus menanggung dampak berupa keresahan, tawuran, kekerasan, bahkan ancaman kehilangan nyawa.
“Jika memang ada tempat hiburan malam yang memiliki izin resmi, bukan berarti bebas dari pengawasan. Pemerintah dan kepolisian harus memastikan tidak ada peredaran miras ilegal maupun narkoba. Izin usaha bukan tiket untuk mengabaikan ketertiban dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, PC IMM Mataram mengingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku tawuran dan kriminalitas jalanan semata. Aparat juga harus berani menyelidiki kemungkinan adanya pihak-pihak yang melindungi atau membekingi tempat hiburan malam bermasalah.
Tidak boleh ada pengusaha, oknum, maupun kelompok tertentu yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan ekonomi, jaringan, atau kedekatan dengan pihak tertentu.
“Kami tidak ingin ada pembiaran terhadap tempat hiburan yang melanggar hukum. Jika ditemukan pelanggaran, tindak! Jika ada oknum yang membekingi, usut! Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh pelaku di jalanan, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kepentingan,” tandas Bahtiar.
Ia menegaskan, keamanan merupakan hak dasar seluruh masyarakat. Pemuda dan mahasiswa yang datang ke Kota Mataram untuk menempuh pendidikan berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari ancaman kekerasan jalanan.
Mataram tidak boleh hanya bangga dengan julukan Kota Seribu Masjid, tetapi gagal menjamin keselamatan warganya. Predikat kota religius dan kota pendidikan harus dibuktikan melalui ketertiban, penegakan hukum, serta keseriusan pemerintah dan kepolisian dalam melindungi masyarakat.
PC IMM Mataram menyatakan akan terus mengawal dan memonitor langkah-langkah yang diambil Polresta Mataram bersama Pemerintah Kota Mataram. Mereka menuntut agar desakan tersebut tidak berhenti sebagai catatan atau sekadar janji di hadapan publik, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata.
Bahtiar menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dan terukur dalam merespons keresahan masyarakat, PC IMM Kota Mataram siap mengonsolidasikan gerakan massa sebagai bentuk tekanan moral dan tanggung jawab mahasiswa dalam memperjuangkan keamanan serta ketertiban di Kota Mataram.
“Jangan tunggu situasi semakin memburuk baru sibuk mengambil tindakan. Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada aksi nyata, kami siap melakukan gerakan dan perlawanan melalui jalur konstitusional sebagai bentuk kecintaan kami terhadap Kota Mataram,” tutupnya.
(SP)
