LOMBOK TIMUR, SURYA POST || Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/11/2026).
Masa aksi mulai long march dari Simpang Empat BRI Selong, massa aksi menyasar tiga titik instansi strategis secara berurutan, yakni Kantor Bupati Lombok Timur, Polres Lombok Timur, dan Kantor PDAM Lombok Timur.
Aksi panjang ini diwarnai ketegangan hingga larut malam. Berdasarkan catatan di lapangan, aksi baru berakhir pada pukul 23.45 WITA setelah massa bertahan menghadapi kebuntuan di tingkat pemerintah daerah, sementara titik aksi di kepolisian membuahkan hasil berupa penyerahan tuntutan resmi.
Ketua LMND Lombok Timur, Khairul Azmi, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi perlawanan ini dilandasi oleh dua isu utama: penegakan keadilan atas tindakan represif aparat di tingkat nasional serta penyelamatan pelayanan dasar air bersih di tingkat lokal.
Gerakan massa aksi diawali dan dipusatkan di Kantor Bupati Lombok Timur. Massa dengan tegas menolak jika kepala daerah hanya mengutus perwakilan atau pejabat dinas untuk menemui demonstran. LMND mendesak Bupati Lombok Timur agar hadir secara langsung di hadapan massa untuk memberikan kejelasan terkait kepemimpinan Plt dirut PDAM yang hampir dua tahun dan transparansi tata kelola perusahaan daerah.
“Kami meminta Bupati Lombok Timur hadir di hadapan massa aksi. Jangan hanya mengutus perwakilan! Kami ingin mendengar langsung penjelasan dan sikap Bupati terkait persoalan ini. Jangan biarkan persoalan publik terus menggantung tanpa kepastian,” ujar Khairul di hadapan massa.
Hingga pukul 22.41 wita tidak satu pun pejabat pemerintah kabupaten Lombok Timur yang menemui perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi sejak pukul 16.01 wita hingga akhirnya massa aksi dari kantor bupati bergerak menyambangi Markas Kepolisian Resor Lombok Timur. Massa mendesak penegakan hukum yang adil atas insiden kekerasan dan penyerangan brutal terhadap massa aksi LMND di Palopo, Sulawesi Selatan, yang dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas konstitusional Polri sebagai pelindung rakyat.
Dalam aksi di Polres Lombok Timur, massa aksi diterima secara langsung oleh Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Lombok Timur. Pihak kepolisian menyatakan komitmennya untuk menerima aspirasi dan tuntutan LMND Lotim, serta berjanji akan meneruskan berkas tuntutan tersebut secara berjenjang hingga ke Mabes Polri agar segera ditindaklanjuti.
Meski demikian, LMND tetap menuntut agar institusi kepolisian senantiasa mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal gerakan mahasiswa, serta mendesak pencopotan Kapolres Palopo dan penindakan tegas terhadap pelaku represifitas terhadap kader perempuan LMND tanpa kompromi.
Rangkaian aksi kemudian ditutup di Kantor PDAM Lombok Timur. Massa menyoroti buruknya tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Posisi puncak pimpinan PDAM Lombok Timur yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) hingga hampir dua tahun lamanya dinilai berjalan tanpa dasar meritokrasi, sehingga menjerumuskan perusahaan pelat merah itu ke dalam krisis manajerial akut yang merugikan masyarakat.
“Kami bukan masyarakat bodoh! Kami bukan mahasiswa yang bisa ditipu! Kami datang membawa persoalan yang harus dijawab, bukan untuk mendengarkan alasan demi alasan. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Khairul Azmi.
LMND menegaskan bahwa aksi yang berlangsung dari pukul 16.01 WITA hingga malam hari ini merupakan wujud nyata fungsi kontrol sosial mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah daerah segera membuka ruang dialog yang transparan dan akuntabel demi memberikan klarifikasi mengenai posisi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM yang disebut telah berlangsung hampir dua tahun. Karna kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka, terutama mengenai kepastian pengangkatan direktur definitif, mekanisme seleksi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
(SP)
