MATARAM, SURYA POST – Alumni Universitas Mataram (Unram), M. Fihirudin, memberikan ultimatum kepada Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Mataram (PP IKA Unram) agar segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Ia memberikan batas waktu hingga 25 November 2026 bagi pengurus pusat untuk menggelar forum tertinggi organisasi alumni tersebut.
Fihir menegaskan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan Munas tidak juga dilaksanakan, dirinya bersama sejumlah alumni lainnya akan mengambil langkah dengan membentuk Presidium Penyelamat IKA Unram.
Menurut Fihir, pembentukan presidium tersebut diperlukan untuk menyelamatkan keberlangsungan organisasi sekaligus memastikan mekanisme pergantian kepemimpinan berjalan sesuai aturan.
“Batas waktu kami berikan sampai 25 November 2026. Jika tidak ada kepastian Munas, kami akan mengambil langkah membentuk Presidium Penyelamat IKA Unram,” tegas Fihir, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tugas utama presidium nantinya adalah mempersiapkan pelaksanaan Munas IKA Unram secepat mungkin agar organisasi memiliki kepemimpinan yang ditetapkan melalui mekanisme yang semestinya.
Fihir menilai, penyelenggaraan Munas sudah seharusnya dilakukan mengingat masa kepengurusan PP IKA Unram periode 2021–2025 telah berakhir. Pengurus pusat yang dipimpin Hj. Baiq Isvie Rupaeda itu dilantik pada 3 Juli 2021 dengan masa bakti 2021-2025.
Dengan demikian, pergantian kepemimpinan melalui Munas dinilai tidak semestinya terus tertunda.
“Ini sudah terlalu lama. Munas seharusnya dilaksanakan setelah masa kepengurusan berakhir. Jangan sampai organisasi alumni kehilangan kepastian dalam menjalankan mekanisme organisasinya,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah membentuk Presidium Penyelamat IKA Unram bukan dimaksudkan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai upaya mendorong agar organisasi alumni tersebut kembali berjalan sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku.
“Tujuan kami sederhana, menyelamatkan organisasi dan memastikan Munas segera terlaksana. IKA Unram ini milik seluruh alumni, bukan milik kelompok atau orang tertentu,” katanya.
Fihir berharap PP IKA Unram merespons ultimatum tersebut dengan segera mengambil langkah konkret. Ia menilai penyelenggaraan Munas menjadi kebutuhan mendesak agar persoalan kepemimpinan tidak terus berlarut-larut.
Sebelumnya, Fihirudin juga telah menyuarakan persoalan belum terlaksananya Munas IKA Unram. Ia bahkan mempertanyakan kepastian forum tertinggi organisasi tersebut mengingat masa kepengurusan PP IKA Unram periode 2021–2025 telah berakhir. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian penyelenggaraan Munas sebagaimana yang diharapkan para alumni.
Dalam pernyataannya sebelumnya, Fihir juga menyoroti pelantikan sejumlah pengurus IKA Unram tingkat kabupaten/kota. Ia mempertanyakan landasan kewenangan pelantikan tersebut ketika masa kepengurusan pusat yang menjadi dasar penerbitan SK telah berakhir.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi organisasi. Karena itu, ultimatum hingga 25 November 2026 diberikan sebagai bentuk desakan agar PP IKA Unram segera mengambil langkah nyata, sekaligus menghindari munculnya polemik yang lebih luas di kalangan alumni.
(SP)
