Mataram, Surya Post – Lambannya penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran (pokir) dana siluman DPRD NTB oleh Kejaksaan Tinggi NTB mulai memantik kemarahan publik. Kasus yang sejak awal menyita perhatian masyarakat itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti, meski sejumlah saksi telah diperiksa dalam waktu yang cukup panjang.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah Kejati NTB benar-benar serius membongkar dugaan praktik korupsi yang menyeret kepentingan politik dan anggaran daerah, atau justru sedang “masuk angin” menghadapi tekanan kekuasaan?
Publik menilai penanganan perkara berjalan lamban, berputar-putar, dan terkesan tanpa arah yang jelas. Hingga hari ini, belum ada penetapan tersangka yang diumumkan kepada masyarakat. Padahal, dugaan aliran dana pokir DPRD NTB bukan isu kecil, melainkan persoalan serius yang menyangkut uang rakyat dan integritas lembaga legislatif daerah.
Di satu sisi, aparat penegak hukum terus berdalih bahwa proses masih berjalan dan membutuhkan kehati-hatian. Namun di sisi lain, masyarakat justru melihat minimnya langkah konkret yang mampu menjawab tuntutan kepastian hukum. Situasi ini memunculkan kesan bahwa perkara besar yang melibatkan elit politik cenderung diperlakukan berbeda dibanding kasus-kasus kecil yang cepat diproses.
Kritik keras pun bermunculan. Lambannya proses hukum dianggap berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Publik mulai menilai bahwa hukum di negeri ini masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika dugaan korupsi yang melibatkan kekuatan politik terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian, maka wajar bila masyarakat mempertanyakan independensi dan keberanian aparat penegak hukum.
Tidak hanya itu, keterlambatan penanganan kasus juga membuka ruang bagi hilangnya barang bukti, berubahnya keterangan saksi, hingga potensi intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Semakin lama perkara ini dibiarkan tanpa kejelasan, semakin besar pula spekulasi liar berkembang di tengah masyarakat.
Kasus dana pokir DPRD NTB seharusnya menjadi momentum penting bagi Kejati NTB untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak tunduk pada kekuasaan dan kepentingan politik. Penegakan hukum membutuhkan keberanian, transparansi, dan ketegasan, bukan sekadar pernyataan normatif tanpa hasil nyata.
Ketua Umum KOMPLIT-Mataram, Nudia Saputra, menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Ia bahkan secara terbuka menantang Kejati NTB untuk segera mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Saya sebagai Ketua Umum KOMPLIT-Mataram akan terus memantau kinerja Kejati NTB. Saya menantang Kejati NTB untuk segera menangkap seluruh oknum-oknum DPRD NTB, baik yang memberi maupun yang menerima,” tegas Nudia.
Kini masyarakat NTB menunggu, apakah Kejati NTB benar-benar mampu membuktikan keberpihakannya pada keadilan dan kepentingan rakyat, atau justru semakin tenggelam dalam keraguan publik akibat lambannya penanganan kasus yang menjadi sorotan luas tersebut.
Redaksi |
