Mataram, Surya Post – Aroma kekecewaan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kini tak lagi bisa disembunyikan. Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/04/2025), berubah ricuh dan menjadi simbol keras atas kegagalan yang dinilai semakin nyata.
Dalam aksi tersebut, massa aksi membakar ban bekas di dalam halaman kantor Gubernur NTB. Asap hitam yang membubung tinggi bukan sekadar aksi teatrikal, melainkan potret akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan Gubernur H. Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri (Iqbal–Dinda) setelah 1,6 tahun menjabat.
Koordinator Lapangan Aksi, M. Adam Ikbal, menyebut periode tersebut seharusnya cukup untuk menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan terukur. Namun realitas di lapangan, menurutnya, justru memperlihatkan stagnasi.
“Minim capaian, lemah dalam eksekusi, dan kebijakan tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat,” tegasnya.
Kata dia, kondisi Pulau Sumbawa yang hingga kini masih bergelut dengan infrastruktur jalan rusak. “Di tengah persoalan mendasar yang belum tertangani, pemerintah justru dinilai sibuk dengan program-program yang terkesan elitis dan jauh dari kebutuhan rakyat,” tuturnya.
Koordinator Lapangan II, Rizki Perdan, menyoroti kebijakan pengadaan puluhan mobil listrik dinas dengan nilai fantastis mencapai Rp14 miliar lebih. Ia menilai langkah tersebut tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan mengakses jalan layak.
“Ini bukan soal inovasi, tapi soal prioritas. Ketika jalan rusak masih jadi keluhan utama, membeli mobil listrik adalah bentuk ketidakpekaan Iqbal-Dinda,” ujarnya.
Program Desa Bardaya yang sempat digadang-gadang sebagai solusi pembangunan desa pun tak luput dari sorotan. Di lapangan, program tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan, bahkan cenderung menjadi jargon tanpa hasil konkret.
“Pemerintah terlihat lebih sibuk membangun citra ketimbang menyelesaikan persoalan,” tambahnya.
Ketegangan memuncak saat massa aksi masuk ke area kantor gubernur dan dihadang aparat kepolisian serta Satpol PP. Aksi saling dorong tak terelakkan, memperlihatkan jurang komunikasi yang semakin lebar antara pemerintah dan masyarakat.
Koordinator Umum Aksi, Hakim Bima Persada, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar aksi saja, melainkan peringatan keras.
“Ini alarm bagi pemerintah. Jika tidak ada evaluasi total dan perubahan arah kebijakan, gelombang gerakan akan terus membesar,” tegasnya.
Ia menutup dengan pernyataan yang menggambarkan keresahan publik secara luas.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh bukti.” pungkasnya.
Redaksi |
